Slideshow

Jumlah Kunjungan

Perangkat Nagari

Walinagari
 Drs. Feri Adrianto St. Sinaro
 SekretarisNagari
 Masneli S.Pi
 Bendahara
 Sartika Harmi S.P
 Kaur Pemerintahan
 Mutia Sari S.Kom
 Kaur Kesra
 Gafna Rahmi S.PdI
 Kaur Pembangunan
 Jaya Maulana
 Kaur Aset dan Keuangan
 Helmi Muslir
 Wali Jorong Limo Kampuang
 Sumardi, SE Rky Bungsu
 Wali Jorong Kapalo Koto
 Hermansyah St. Lembang Alam
 Wali Jorong Tangah Koto
 Rama Irwandi, St. Rajo Pangulu
 Wali Jorong Limo Suku
 Afrizal St. Marajo
 Wali Jorong Galuang
 Yanzul St. Bagindo

Agenda Nagari

 
Kamis, 12 Desember 2013 Nagari Sungai Pua Mendapat Kunjungan Lapangan / Study Banding dari Walinagari se Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat

Kotak Saran

PERNA Kebersihan Lingkungan

PERATURAN NAGARI SUNGAI PUA

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

KEBERSIHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALINAGARI SUNGAI PUA,

 

Menimbang

:

  • bahwa dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah berbagai gangguan penyakit dan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat ;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Nagari;

Mengingat

:

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004, tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan dan Kejadian Luar Biasa (KLB);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari ( Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12 );
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Walinagari ( Lembaran Daerah Tahun 2007 nomor 13 );

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SUNGAI PUA

dan

WALINAGARI SUNGAI PUA

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan: PERATURAN NAGARI TENTANG KEBERSIHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

  1. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat salingka Nagari;
  2. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Perintahan Nagari;
  4. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disingkat BAMUS Nagari adalah Lembaga yang merupakan perwujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Nagari;
  5. Lembaga Kemasyarakatan Nagari adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat;
  6. Jorong adalah bagian dari Wilayah Nagari;
  7. Walinagari adalah pimpinan Pemerintahan Nagari yang dipilih langsung oleh masyarakat;
  8. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum;
  9. Sampah adalah benda yang tidak dapat dipakai tidak diingini dan dibuang yang berasal dari suatu aktifitas dan bersifat padat, tidak termasuk buangan yang bersifat biologis (Human Wastes);
  10. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
  11. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
  12. Lingkungan keluarga adalah seluruh aspek hidup dan kehidupan yang ada dilingkungan masing-masing keluarga termasuk hubungan timbal balik antar anggota, antar keluarga, masyarakat dan alam sekitarnya secara baik sesuai dengan norma-norma adat istiadat dan agama.
  13. Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga (PKLK) adalah bagian dari pemberdayaan keluarga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga yang berkelanjutan bukan hanya meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga akan tetapi juga mempunyai kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan dan keluarganya sehingga dapat mengoperasionalkan PKLK baik secara fisik maupun non fisik.

 

BAB II

RUANG LINGKUP

 

Pasal 2

 

Yang termasuk ruang lingkup kebersihan dalam Peraturan ini meliputi:

  • kebersihan rumah tempat tinggal;
  • kebersihan bangunan lainnya;
  • pengelolaan sampah;

 

BAB III

SASARAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN

 

Pasal 3

 

Sasaran yang ingin dicapai dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah:

  • Terhindarnya masyarakat dari berbagai gangguan kesehatan atau penyakit, khususnya penyakit-penyakit yang terkait dengan lingkungan;
  • Terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan tetata rapi.

 

BAB IV

KEWAJIBAN MENJAGA KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Kebersihan Lingkungan Rumah Tempat Tinggal

 

Pasal 4

 

Setiap orang atau badan yang memiliki, mengurus, memakai, atau bertanggung jawab atas rumah tempat tinggal wajib:

  • Memagari rumah atau pekarangannya masing-masing minimal dengan pagar bambu;
  • Membuat ventilasi untuk pertukaran udara;
  • mempunyai sarana pembuangan kotoran dan limbah;
  • menyediakan sarana mandi, Cuci, Kakus
  • menyediakan tempat pembuangan air kotor dan tertutup (saluran pembuangan air limbah.
  • bagi keluarga yang mempunyai ternak, jarak kandang 10 meter dari tempat tinggal dan menjaga kebersihan kandang.
  • menjaga dan memiliki jamban/WC yang sesuai dengan ketentuan kotoran tidak mencemari pemilik rumah, air tanah, tidak menjadi sarang nyamuk dan selalu dibersihkan agar tidak menimbulkan bau tidak sehat
  • pemberantasan sarang nyamuk Aides Aegypty (nyamuk penular demam berdarah) dengan cara:
    • Menguras bak mandi setiap minggu
    • Mengganti air pada Vas bunga setiap minggu
    • Menanam kaleng bekas, botol bekas dan ban bekas
    • Menutup lubang pagar bambo dengan tanah
    • Menutup penampung air

 

Bagian Kedua

Kebersihan Bangunan Lainnya

 

Pasal 5

 

Setiap orang atau badan yang memiliki, mengurus, memakai, atau bertanggung jawab atas rumah tempat tinggal wajib:

  • memelihara atau merawat miliknya termasuk yang ada disekitarnya;
  • menelantarkan tanah dan bangunan sehingga ditumbuhi semak belukar atau menjadikannya sebagai tempat pembuangan sampah;
  • mencoret, menempel, atau mengotori dinding-dinding tembok dan bangunan.

 

Bagian Ketiga

Pengelolaan Sampah

 

Pasal 6

 

  1. Setiap orang yang memiliki, memakai, mengurus, atau bertanggung jawab atas rumah, bangunan, tanah pekarangan dilarang membuang sampah sembarangan diantaranya kedalam saluran air/banda, didepan jalan raya, didepan halaman pekarangan ditempat-tempat umum.
  2. Setiap orang atau badan pemilik, pengurus, pemakai atau penanggung jawab rumah, bangunan, tanah pekarangan diharuskan menyediakan tempat sampah bagi yang tidak dapat menyediakan tempat sampah dapat membuat lobang sampah disekitar pekarangan rumah masing-masing.
  3. Sampah yang dibuang harus dipisahkan antara sampah organik dan sampah an organik.
  4. Sampah Organik diolah menjadi pupuk kompos, dan sampah an organic diolah menjadi kerajinan tangan.
  5. Pemerintah Nagari memfasilitasi pengolahan sampah Organik dan sampah an organic sebagaimana dimaksud ayat (4).

 

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH NAGARI

 

Pasal 7

 

Pemerintah Nagari berwenang mengingatkan, menegur dan sekaligus memberikan sanksi kepada setiap orang yang memiliki, memakai, mengurus atau bertanggung jawab atas rumah, bangunan, tanah pekarangan yang tidak menjaga kebersihan lingkungan.

Pasal 8

 

  1. Pemerintah Nagari bertanggung jawab:
    • menunjuk petugas dan menyediakan sarana prasarana kebersihan untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan;
    • menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA);
  2. Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a bertugas mengumpulkan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA);

BAB VI

PENERTIBAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN

 

Pasal 9

 

Setiap orang atau badan pemilik, pengurus, pemakai atau penanggung jawab rumah, bangunan, tanah pekarangan yang tidak mematuhi himbauan dalam peraturan nagari inI, Pemerintahan Nagari akan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya yang ditimbulkan ditanggung oleh pemilik rumah masing-masing.

 

 

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10

 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Nagari ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walinagari melalui Peraturan wali Nagari.

 

Pasal 11

 

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Agam.

 

 

Ditetapkan di Sungai Pua

Pada Tanggal 1 Oktober 2008

WALINAGARI SUNGAI PUA,

 

 

Drs. FERI ADRIANTO St. SINARO