Slideshow

Jumlah Kunjungan

Perangkat Nagari

Walinagari
 Drs. Feri Adrianto St. Sinaro
 SekretarisNagari
 Masneli S.Pi
 Bendahara
 Sartika Harmi S.P
 Kaur Pemerintahan
 Mutia Sari S.Kom
 Kaur Kesra
 Gafna Rahmi S.PdI
 Kaur Pembangunan
 Jaya Maulana
 Kaur Aset dan Keuangan
 Helmi Muslir
 Wali Jorong Limo Kampuang
 Sumardi, SE Rky Bungsu
 Wali Jorong Kapalo Koto
 Hermansyah St. Lembang Alam
 Wali Jorong Tangah Koto
 Rama Irwandi, St. Rajo Pangulu
 Wali Jorong Limo Suku
 Afrizal St. Marajo
 Wali Jorong Galuang
 Yanzul St. Bagindo

Agenda Nagari

 
Kamis, 12 Desember 2013 Nagari Sungai Pua Mendapat Kunjungan Lapangan / Study Banding dari Walinagari se Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat

Kotak Saran

PERNA Rabies

PERATURAN NAGARI SUNGAI PUA

NOMOR 2 TAHUN 2008

 

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN RABIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALINAGARI SUNGAI PUA

Menimbang

:

  • bahwa untuk mencegah dan memberantas penularan dan perkembangan wabah rabies yang cukup mengkhawatirkan masyarakat akhir-akhir ini di Nagari Sungai Pua, perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan rabies;
  • bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Nagari tentang Pencegahan dan pemberantasan rabies.

 

Mengingat

:

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor ….. , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ….. ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004, tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan dan Kejadian Luar Biasa (KLB);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota kepada Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
  10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari ( Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12 );

 

 

 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SUNGAI PUA

dan

WALINAGARI SUNGAI PUA

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN RABIES

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

  1. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat salingka Nagari.
  2. Walinagari adalah Walinagari Sungai Pua.
  3. Jorong adalah bagian dari Wilayah Nagari.
  4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
  5. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
  6. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari.
  7. Lembaga Kemasyarakatan Nagari adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat.
  8. Pencegahan rabies adalah usaha untuk mencegah berkembanganya virus rabies.
  9. Pemberantasan adalah usaha untuk memusnahkan hewan liar dan hewan pembawa rabies.
  10. Rabies adalah penyakit gila anjing yang disebabkan oleh virus rabies (Rhabdo Virus ).
  11. Vaksinasi adalah penyuntikan atau pemasukan suatu zat anti gen ke dalam tubuh untuk memperoleh daya kebal terhadap suatu penyakit.
  12. Eliminasi adalah pemusnahan hewan pembawa rabies yang dilakukan dengan cara peracunan dan pembunuhan.
  13. Hewan pembawa rabies adalah hewan yang dapat menularkan rabies meliputi anjing, kucing dan kera.
  14. Hewan tersangka rabies adalah hewan pembawa rabies yang menggigit atau menjilat hewan lain.

 

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

 

Pasal 2

 

Dalam usaha pencegahan dan pemberantasan rabies, Pemerintahan Nagari mempunyai tugas :

  1. Mengingatkan masyarakat untuk tidak membiarkan hewan peliharaan berkeliaran ditengah lingkungan masyarakat;
  2. Menyediakan vaksin untuk eliminasi;
  3. Menyediakan lokasi untuk penguburan hewan yang tereliminasi;

 

Pasal 3

 

Di samping tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2 Pemerintahan Nagari mempunyai wewenang :

1. Mengawasi pelaksanaan kegiatan eliminasi di lapangan;

2. Menerima laporan dari Wali Jorong, Kepala Kampung dan masyarakat apabila ditemukan ternak pembawa rabies;

3. Menugaskan tim untuk melakukan eliminasi;

Pasal 4

 

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Pemerintahan Nagari membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walinagari.

BAB III

KETENTUAN PEMELIHARAAN HEWAN

 

Pasal 5

 

  1. Hewan peliharaan pembawa rabies khususnya anjing harus dikandangkan dan diikat dengan tali atau rantai dengan panjang pengikat 2 (dua) meter.
  2. Pemilik anjing bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hewan peliharaannya.
  3. Bagi pemilik hewan peliharaan pembawa rabies (anjing) harus melakukan pendataan / registrasi ternak pembawa rabies setiap 6 (enam) bulan sekali, dengan membuat blanko registrasi yang terdiri dari nama pemilik anjing, alamat, identitas anjing peliharaan yang ditandai dengan pening.

 

BAB IV

PENANGANAN KORBAN HEWAN PEMBAWA RABIES

 

Pasal 6

 

Orang yang digigit hewan pembawa rabies segera dibawa ke Puskesmas atau rumah sakit terdekat.

Hewan peliharaan yang digigit atau tertular oleh hewan pembawa rabies segera dibawa ke Petugas Dinas Peternakan.

Hewan pembawa rabies segera ditangkap dan diobservasi selama 15 ( lima belas ) hari.

 

Pasal 7

 

Apabila hewan pembawa rabies khususnya anjing, menggigit orang atau hewan lain maka, bagi masyarakat yang mengetahui wajib melapor kepada tim pencegahan dan pemberantasan rabies Nagari untuk dilakukan tindakan eliminasi.

 

BAB V

PENCEGAHAN HEWAN PEMBAWA RABIES

 

Pasal 8

 

  1. Masyarakat yang memiliki hewan peliharaan pembawa rabies khususnya anjing diwajibkan untuk membuat kandang, diikat dengan tali atau rantai sepanjang dua meter.
  2. Hewan pembawa rabies yang tidak ada pemilik, tim pencegahan dan pemberantasan rabies mengambil tindakan untuk mengeliminasi atau dimusnahkan.
  3. Masyarakat tidak dapat menuntut kepada Pemerintahan Nagari, tindakan eliminasi atau pemusnahan yang dilakukan terhadap hewan pembawa rabies.
  4. Hewan pembawa Rabies dalam hal ini anjing, kucing dan kera yang mati akibat diracuni, segera dikubur dalam satu lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintahan Nagari melalui koordinasi dengan Wali Jorong.

 

BAB VI

TUJUAN PENCEGAHAAN HEWAN LIAR

 

Pasal 9

 

  1. Untuk menjaga rasa aman masyarakat dari hewan peliharaan pembawa rabies, pencegahan diadakan tiap 3 (tiga) bulan sekali.
  2. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan ditemukan hewan pembawa rabies kuhususnya anjing liar maka Wali Jorong dan Kepala Kampuang menelusuri pemiliknya untuk ditindak lanjuti.
  3. Apabila tidak ada yang mengakui sebagai pemiliknya, Walinagari memerintahkan kepada tim pencegahan dan pemberantasan rabies untuk mengambil tindakan untuk eleminasi atau pemusnahan.

BAB VII

SANKSI

 

Pasal 10

 

Apabila hewan pembawa rabies (Anjing, Kucing, Kera) menggigit orang atau hewan lainnya yang mendatangkan korban, maka semua biaya pengobatan korban ditanggung oleh pemilik hewan pembawa rabies tersebut.

 

BAB VIII

PEMBIAYAAN

 

Pasal 11

 

  1. Biaya untuk pemusnahan hewan pembawa rabies khususnya anjing, kucing dan kera, menjadi tanggung jawab Pemerintah Nagari,
  2. Dinas Peternakan Kecamatan memberikan bantuan berupa vaksin rabies untuk eliminasi.

 

BAB IX

PENUTUP

 

Pasal 12

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walinagari.

 

Pasal 13

 

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

 

 

Ditetapkan di Nagari Sungai Pua

pada tanggal 1 Februari 2009

 

WALINAGARI SUNGAI PUA

 

 

 

Drs. FERI ADRIANTO St. SINARO

 

 

Diundangkan di Lubuk Basung

Pada Tanggal ……………………

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM

 

 

 

SYAFIRMAN, SH

NIP. 410009922

 

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2009 NOMOR …..

PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN NAGARI SUNGAI PUA

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTAS RABIES

 

UMUM

Rabies tergolong salah satu penyakit zoonis terpenting yang dapat berpindah antara hewan pembawa rabies kepada manusia dan sesamanya. Penyakit ini bersifat akut (penularan cepat) dari susunan syaraf pusat, dapat menyerang hewan berdarah panas (seperti, anjing, kucing) termasuk manusia. Sebagaimana kita ketahui sebagian masyarakat Sungai Pua memelihara anjing, hal ini berkaitan dengan kegemaran masyarakat dengan olah raga berburu.

Disamping hewan anjing peliharaan, banyak juga anjing yang tidak ada pemiliknya berkeliaran dilingkungan masyarakat. Anjing-anjing inilah yang dikhawatirkan membawa virus rabies.

Sesuai dengan data yang diberikan Puskesmas Kecamatan Sungai Pua, untuk bulan Januari sampai April 2008 terjadi 23 (dua puluh tiga) kasus gigitan dan untuk daerah Kabupaten Agam, Nagari Sungai Pua menempati rangking tertinggi kasus gigitan anjing pembawa rabies.

Untuk menciptakan suasana nyaman ditengah masyarakat agar terhindar dari hewan liar dan hewan pembawa rabies, Pemerintah Nagari mengeluarkan regulasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Rabies. Dengan dikeluarkannya Peraturan Nagari ini diharapkan dapat mengurangi kasus gigitan anjing di tengah masyarakat serta dapat bermanfaat dan di ridhai Allah SWT.

 

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud hewan peliharaan adalah anjing,kucing dan kera.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud diobservasi adalah mengikat dan mengasingkan hewan yang diperkirakan pembawa rabies. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan hewan pembawa rabies itu mati dapat dipastikan hewan itu pembawa rabies.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan vaksin adalah bibit penyakit yang telah di.

Lemahkan yang digunakan untuk memvaksinasi.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas